(New York) – Pihak berwenang Hong Kong seharusnya membatalkan tuduhan tak berdasar terhadap Jimmy Lai, pendiri surat kabar prodemokrasi Apple Daily, dan membebaskannya dari penjara, demikian pernyataan Human Rights Watch hari ini. Persidangan atas kasus keamanan nasional yang menimpai Jimmy Lai yang dikaitan dengan keamanan nasional dijadwalkan akan dimulai pada 18 Desember 2023, dan diperkirakan akan berlangsung selama 80 hari.
Jimmy Lai, 76 tahun, menghadapi tiga dakwaan “bersekongkol dengan negara asing” berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang kejam, yang diberlakukan oleh Beijing sejak Juni 2020, dan dakwaan penghasutan, berdasarkan twitnya, wawancara yang dibawakannya, serta artikel yang diterbitkannya di Apple Daily. Dakwaan-dakwaan berdasarkan UU Keamanan Nasional terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup.
“Mengingat tingkat hukuman 100 persen dari UU Keamanan Nasional dan tekad Beijing untuk menghancurkan gerakan prodemokrasi di kota tersebut, masa depan Jimmy mungkin bergantung pada tanggapan internasional terhadap lelucon ini,” kata Maya Wang, Penjabat Direktur Tiongkok di Human Rights Watch. “Pemerintah negara-negara yang peduli seharusnya mendesak pihak berwenang agar membatalkan dakwaan terhadap Jimmy, yang secara serius telah ikut andil dalam merusak kebebasan pers di Hong Kong.”
Sejak ditangkap pada Agustus 2020, Jimmy telah ditahan di sel isolasi dalam penjara dengan keamanan maksimum selama lebih dari 1.200 hari. Ia diperbolehkan berada di ruangan terbuka selama 50 menit setiap hari. Berdasarkan Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Perlakuan terhadap Tahanan, kurungan isolasi hanya boleh digunakan dalam kasus-kasus luar biasa sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin, dan kurungan isolasi yang berkepanjangan selama lebih dari 15 hari berturut-turut dapat dianggap sebagai penyiksaan. Keluarga Jimmy telah menyatakan keprihatinan mereka atas kondisi kesehatannya.
Para pengacara yang mewakili Jimmy, dari Doughty Street Chambers yang berbasis di London, mengaku telah menerima ancaman pembunuhan dan pemerkosaan, termasuk terhadap anggota keluarga mereka, dan menghadapi serangan siber dan pengawasan daring saat mewakili Jimmy. Surat kabar yang dikendalikan Beijing, Wen Wei Po, memuat beberapa artikel yang menyerang pengacara Jimmy, menyebut mereka “anti-Tiongkok” dan mengatakan dengan menarik perhatian internasional pada kasus ini, mereka berupaya untuk “memanipulasi” kasus pengadilan.
Penuntutan terhadap Jimmy telah dinodai berbagai pelanggaran serius terhadap hak atas peradilan yang adil, termasuk penugasan hakim yang dipilih sendiri oleh pemerintah Hong Kong, menghadapi persidangan tanpa juri dan penahanan praperadilan yang berkepanjangan, serta tidak diberi hak untuk mendapatkan penasihat hukum pilihannya sendiri. Pada bulan Mei, Pengadilan Tinggi menguatkan keputusan pemerintah yang melarang pengacara Inggris, Timothy Owen, mewakili Jimmy.
Selain dakwaan keamanan nasional dan penghasutan, Jimmy juga didakwa dalam tiga kasus “pertemuan tidak sah” pada bulan April, Mei, dan Desember 2021 karena berpartisipasi dalam protes dan dijatuhi hukuman total 20 bulan penjara, yang kemudian dikurangi menjadi 17 bulan. Jimmy juga dinyatakan bersalah atas dua tuduhan “penipuan” pada bulan Oktober 2022 atas dugaan pelanggaran sewa oleh perusahaan medianya dan dijatuhi hukuman 5 tahun 9 bulan penjara. Dia telah menjalani hukumannya sejak bulan April 2021.
Pemerintah Hong Kong juga menolak akses konsuler bagi Jimmy, yang adalah warga negara Inggris, dengan alasan bahwa pihaknya tidak mengakui kewarganegaraan ganda.
Pada bulan Maret, sekelompok pelapor khusus PBB menyatakan “keprihatinan mendalam” atas kasus Jimmy dan digunakannya Undang-Undang Keamanan Nasional oleh pemerintah Hong Kong secara sewenang-wenang untuk menyerang kebebasan dasar di Hong Kong. Pada Mei 2022, lebih dari 100 anggota parlemen dan rekan-rekan mereka di Inggris mengeluarkan sebuah surat bersama yang mendesak Menteri Luar Negeri Inggris untuk menyusun daftar pejabat yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia di Hong Kong. Pada bulan Juni, Parlemen Eropa mengeluarkan sebuah resolusi yang menyerukan agar pemerintah Hong Kong membebaskan Jimmy dan aktivis prodemokrasi lainnya.
Meskipun Kanada, Inggris, Uni Eropa, dan Australia telah menyatakan “keprihatinan mendalam” terhadap pemberlakuan UU Keamanan Nasional oleh Beijing di Hong Kong pada Juni 2020 dan semuanya memiliki rezim sanksi hak asasi manusia, tidak ada satupun dari negara-negara itu yang menggunakannya untuk melawan pejabat pemerintah Hong Kong atau Tiongkok yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di kota tersebut. Meskipun Inggris telah mengangkat kasus Jimmy, namun negara tersebut belum menyerukan pembebasannya.
Sedangkan Amerika Serikat belum menjatuhkan sanksi kepada pejabat pemerintah Hong Kong atau Tiongkok atas pelanggaran terkait Hong Kong sejak bulan Juli 2021.
“Negara-negara demokratis seharusnya mengirimkan pesan yang tegas kepada pemerintah Tiongkok bahwa penindasan membawa konsekuensi,” kata Wang. “Persidangan Jimmy adalah kesempatan tepat bagi pemerintah negara-negara di dunia untuk mewujudkan kekhawatiran mereka ke dalam tindakan, dengan menyerukan pembebasan Jimmy dan menerapkan sanksi yang terkoordinasi dan tepat sasaran terhadap para pejabat yang menginjak-injak hak-hak dasar masyarakat Hong Kong.”
