(Washington, DC) - Pemerintahan junta militer Burma memenjarakan lebih banyak tahanan politik hingga dua kali lipat selama dua tahun terakhir, termasuk lebih dari seratus orang yang dipenjara dalam beberapa bulan belakangan ini, menurut laporan terbaru Human Rights Watch hari ini. Pemenjaraan dengan kurun waktu lama terhadap mereka yang terlibat demonstrasi damai pada 2007, dan yang membantu pemulihan korban bencana Siklon Nargis pada 2008, mengakibatkan jumlah tahanan politik mencapai lebih dari 2.200 orang.
Laporan 35 halaman dengan judul "Tahanan Burma yang Terlupakan" menggambarkan belasan tokoh aktivis politik, biksu, aktivis buruh, jurnalis, dan para seniman ditahan sejak aksi politik secara damai pada 2007 dan dihukum penjara dalam kondisi buruk setelah menjalani persidangan yang tak adil. Laporan ini dirilis pada 16 September 2009 dalam sebuah konferensi pers di gedung dewan AS yang dipimpin Senator Barbara Boxer.
Human Rights Watch berpendapat pemerintah Burma harus segera membebaskan tanpa syarat semua tahanan politik itu jika Burma menginginkan pemilu, direncanakan 2010, memiliki kredibilitas. "Para jenderal Burma berencana menggelar pemilu tahun depan di mana pemilu ini hanyalah sandiwara belaka bila lawan politik mereka masih dipenjara," kata Tom Malinowski, direktur advokasi Human Rights Watch di Washington. "Meskipun baru-baru ini ada kunjungan konsulat dari pejabat PBB dan negara luar, pemerintahan junta militer sebenarnya tetap saja membuang para pengkritik ke dalam bui dengan kondisi sangat buruk."
Rilis laporan ini juga menandai seruan"2100 pada 2010", kampanye global Human Rights Watch untuk pembebasan semua tahanan politik di Burma sebelum pemilu 2010.
"Kami menamakan kampanye ini ‘2100 pada 2010' pada bulan Juli - tetapi sejak saat itu, jumlah tahanan sudah bertambah hampir 2.250," kata Malinowski. "Amerika Serikat, Cina, India dan negara-negara tetangga di Asia Tenggara harus menjadikan pembebasan tahanan politik sebagai tujuan utama kerjasama dengan Burma, dan menggunakan semua pengaruh serta kekuatan yang mereka miliki untuk mencapai tujuan tersebut."
Dalam surat 9 September 2009 kepada Menteri Luar Negeri AS, Hillary Rodham Clinton, Human Rights Watch mendesak pemerintah AS segera menyelesaikan kajian kebijakan politik terhadap Burma lalu fokus tentang promosi hak asasi manusia melalui diplomasi yang berpegang pada prinsip, sanksi finansial yang lebih keras, serta meningkatkan bantuan kemanusian sambil tetap dipantau secara baik.
Para penentang politik, para aktivis serta warga biasa yang berani melawan penguasa militer atau mengkritik tindakan dan kebijakan pemerintah tetap saja ditawan dalam penjara Burma selama bertahun-tahun. Ada 43 penjara yang diketahui sebagai tempat narapidana aktivis politik di Burma, sementara ada lebih dari 50 kamp pekerja di mana para napi ini dipaksa melakukan pekerjaan berat.
Tindakan represif pemerintah meningkat setelah demonstrasi besar-besaran, yang digalang sebagian para biksu, pada Agustus dan September 2007. Pengadilan tertutup dan pengadilan dalam penjara menjadikan persidangan tidak adil dan memenjarakan lebih dari 300 tokoh politik, aktivis HAM, aktivis buruh, seniman, jurnalis, komedian, para blogger, serta biksu dan biksuni untuk jangka waktu lama. Beberapa di antara mereka bahkan kena jerat hukuman penjara lebih dari 100 tahun. Para aktivis umumnya dijerat tuduhan pelanggaran hukum pidana kuno Burma yang mengkriminalkan kebebasan berekspresi, demonstrasi damai, dan kemerdekaan berserikat. Lebih dari 20 aktivis dan jurnalis terkenal, termasuk komedian paling tersohor di Burma, Zargana, ditangkap karena pernyataan mereka tentang sulitnya memberikan bantuan kemanusian kepada para korban Siklon Nargis yang menyapu Burma, Mei 2008.
Dunia diingatkan kebrutalan pemerintah junta militer Burma dengan menahan, mengadili tanpa sidang yang adil dan berlarut-larut, serta menghukum peraih hadiah Nobel perdamian Aung San Suu Kyi pada Agustus setelah seorang warga Amerika menyusup ke rumahnya. Suu Kyi, pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang menjadi pemenang pemilu terakhir di Burma pada 1990, telah dipenjara dan menjalani tahanan rumah selama 14 tahun dalam 20 tahun terakhir ini.
"Pembebasan Suu Kyi adalah hal yang penting, tidak hanya bagi dirinya, tapi karena hal ini dapat memfasilitasi proses yang memungkinkan oposisi berpartisipasi penuh dalam pemilu dan kehidupan masyarakat Burma," kata Tom Malinowski. "Namun Suu Kyi bukanlah satu-satunya orang yang menjalani persekusi karena keyakinan politiknya. Orang macam komedian Zargana, dipenjara karena mengecam pemerintah yang begitu lamban menangani korban bencan Siklon Nargis, maupun Su Su Nway, aktivis perempuan pemberani yang memimpin demontrasi di jalan-mereka juga layak mendapat perhatian dunia."
"Tahanan Burma yang Terlupakan" menyoroti kasus-kasus narapidana politik, meliputi:
- Zargana: Pada November 2008, pengadilan Rangoon menjatuhkan hukuman penjara 59 tahun kepada komedian dan aktivis sosial terkenal Zargana - hukuman ini lantas dikurangi menjadi 35 tahun - karena membagikan bantuan bencana alam dan berbicara di media internasional bagaimana frustasinya membantu korban Siklon Nargis. Zargana sebelumnya ditahan selama setahun terkait demonstrasi prodemokrasi pada 1988 di Burma, serta dipenjara empat tahun antara 1990-94 karena pidato-pidato politiknya. Polisi kembali menangkap Zargana pada September 2007 dan menahannya selama 20 hari karena secara terbuka mendukung demonstrasi yang dipimpin para biksu. Zargana saat ini menjalani hukuman di penjara Myitkyina, Negara Bagian Kachin, utara Burma, yang terkenal dengan musim dingin mengerikan dan sulit dikunjungi oleh keluarga. Ibunya Daw Kyi Oo meninggal Maret 2009 ketika Zargana di penjara.
- U Gambira: Pada 4 November 2007, penguasa Burma menahan U Gambira, berusia 28 tahun, salah satu pemimpin utama dari Aliansi Biksu Burma, yang mengawali aksi protes pada September 2007. Pada hari penahanan Gambira, Washington Post memuat opininya yang mengatakan: "Penahanan, pembunuhan, penyiksaan dan pemenjaraan masal yang dilakukan rejim militer telah gagal memadamkan nyala keinginan kami akan kemerdekaan yang telah dicuri dari kami bertahun-tahun lalu." Pada 21 November 2007, U Gambira dihukum 68 tahun penjara (lalu dikurangi menjadi 63 tahun), termasuk 12 tahun kerja berat. Saudara laki-lakinya, Aung Ko Ko Lwin dihukum 20 tahun penjara karena menyembunyikannya, dan dikirim ke penjara Kyaukpyu di negara bagian Arakan, sementara iparnya Moe Htet Hlyan juga dipenjara karena membantunya saat Gambira dicari-cari penguasa.
- Su Su Nway: Pada 2005, aktivis hak-hak buruh Su Su Nway menjadi orang pertama yang berhasil menuntut pejabat lokal karena memberlakukan kerja paksa, bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang biasa terjadi di Burma. Su Su Nway, yang menderita penyakit jantung, kemudian dihukum satu setengah tahun penjara pada Oktober 2005 dengan tuduhan "menggunakan kata-kata penghinaan dalam menentang penguasa." Pada 2006, dia menerima penghargaan John Humphrey Freedom Award oleh kelompok HAM dan demokrasi Kanada. Dia kembali ditahan November 2007 setelah memimpin protes damai di awal tahun yang sama. Pada November 2008, dia dihukum 12,5 tahun penjara dengan tuduhan makar dan "menimbulkan ketakutan atau keonaran publik."
- Min Ko Naing: Lahir pada 1962, Min Ko Naing adalah mantan ketua Federasi Persatuan Pelajar Burma (ABFSU) dan salah satu pemimpin pelajar dalam "gerakan 8/8/88" melawan junta Burma yang dimulai pada 8 Agustus 1988. Ditangkap pada 1989, dia dipenjara selama 20 tahun karena menyebabkan "gangguan merugikan hukum dan ketertiban, kedamaian dan ketenangan." Pada November 2004, dia dibebaskan setelah menjalani 15 tahun penjara. Karena ikut serta demonstrasi damai Agustus 2007, dia ditahan bersama pemimpin lain dari gerakan 8/8/88. Pada 11 November 2008, Min Ko Naing dijatuhi hukuman penjara selama 65 tahun. Min Ko Naing dilaporkan disiksa selama masa penahanannya.
Human Rights Watch berpendapat sangat khawatir terhadap kesehatan para narapidana ini yang ditahan di penjara-penjara terpencil dengan kondisi kesehatan dan sanitasi yang buruk. Pemerintah Burma harus segera mengijinkan Palang Merah Internasional mengunjungi penjara untuk membantu para narapidana, dan memberikan akses kunjungan kepada organisasi kemanusian independen. Pemerintah Burma juga harus mengakhiri tindakan tak terpuji dan praktik penghukuman dengan memindahkan para tahanan ke area terpencil, sehingga mempersulit kunjungan keluarga, serta menyediakan obat-obatan dan makanan yang sangat dibutuhkan.
"Orang seperti Zargana, U Gambira, Su Su Nway dan Min Ko Naing seharusnya diijinkan untuk membantu negaranya, bukan malah disiksa dan dipenjara," kata Tom Malinowski. "Ketika mengunjungi Burma, pejabat asing seharusnya tak hanya minta ijin mengunjungi Aung San Suu Kyi, tapi juga aktivis politik Burma lain yang dipenjara untuk mendengarkan pandangan mereka serta menunjukkan dukungan untuk keberanian dan kerja penting mereka."
Human Rights Watch berpendapat selama periode genting ini, negara-negara sahabat Burma macam Cina, India, Jepang, Rusia, serta negara-negara anggota ASEAN, anggota Dewan Keamanan PBB, Sekretaris Jendral PBB, dan lain-lain harus menggunakan pengaruh mereka untuk menekan Burma membebaskan semua tahanan politik dengan segera dan tanpa syarat.
