Skip to main content

PBB: China Memblokir Aktivis, Mengusik Para Ahli

Beijing Sebaiknya Mengakhiri Kampanye untuk Melemahkan Mekanisme Hak Hidup

Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping menyampaikan pidato di Palais des Nations di Perserikatan Bangsa-bangsa di Jenewa, 18 Januari 2017.  © 2017 Denis Balibouse/Reuters

(Jenewa) – Pemerintah Cina sebaiknya mengakhiri upaya-upaya mereka untuk melemahkan mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kata Human Rights Watch dalam laporan terbaru hari ini. Badan-badan PBB sebaiknya secara gigih menentang sejumlah upaya China untuk memblokir akses PBB untuk kelompok-kelompok dan aktivis hak asasi manusia yang fokus pada China.

“Republik Rakyat Cina mengikutsertakan PBB dalam hak asasi manusia, namun seringkali dengan tujuan membungkam kritik secara agresif dan mengikis akses bagi para aktivis yang melaporkan soal China,” ujar Kenneth Roth, direktur eksekutif Human Rights Watch. “China bukan satu-satunya negara yang menujukkan sikap buruk pada PBB, namun keanggotaan Dewan Keamanan yang disandangnya, pengaruh global, dan tindakan keras mereka terhadap warga sipil dalam negeri menjadikan negara itu contoh itikad buruk yang menantang integritas sistem hak asasi manusia PBB.”

Laporan setebal 96 halaman berjudul “The Costs of International Advocacy: China’s Interference in United Nations Human Rights Mechanisms,” (“Kerugian Pembelaan Internasional: Campur Tangan China dalam Mekanisme Hak Asasi Manusia PBB,”) menjabarkan upaya-upaya China untuk mengusik aktivis independen, terutama mereka yang berasal dari dalam negeri sendiri. Pejabat China telah memotret dan merekam aktivis di kantor-kantor PBB, sesuatu yang melanggar aturan PBB, dan menghalangi perjalanan aktivis lokal ke Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa. RRC juga telah menggunakan keanggotannya dalam Komite Sosial dan Ekonomi untuk Lembaga Non-Pemerintah (NGO) untuk memblokade kritik sejumlah lembaga swadaya masyarakat terhadap China supaya tidak mendapatkan akreditasi PBB, dan China telah berupaya – dan berhasil – memasukkan aktivis-aktivis terakreditasi itu ke dalam daftar hitam agar tidak bisa menghadiri acara-acara PBB.

Laporan ini dibuat sebagian besarnya berdasarkan wawancara dengan 55 orang yang memiliki pengetahuan langsung atas interaksi China dengan mekanisme hak asasi manusia PBB, termausk 20 pejabat dan ahli PBB, 15 diplomat asing, dan 20 perwakilan warga sipil.

Pejabat China beberapa kali mengusik dan mengintimidasi staf PBB, ahli badan pakta, dan ahli independen yang fokus pada permasalahan HAM yang spesifik. Kepada Human Rights Watch salah satu ahli mengatakan, “semua perlengkapan PBB mencoba memberikan ruang bagi masyarakat sipil, sementara perlengkapan [China] berfungsi sebaliknya, yaitu mencoba menyusutkan ruang bagi sejumlah lembaga swadaya masyarakat.” China secara drastis membatasi kunjungan ahli-ahli PBB ke dalam negeri, mendesak PBB untuk mengeluarkan ahli-ahli yang berpotensi kritis dari komite, dan jarang menyediakan jawaban berbobot atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan badan-badan hak asasi manusia PBB.

Berikut adalah contoh yang mengerikan. Pejabat China pada 2013 menahan Cao Shunli setelah perempuan aktivis itu mendesak Beijing untuk berkonsultasi dengan masyarakat sipil China dalam pembuatan laporan-laporan ulasan hak asasi manusia PBB, dan mencoba pergi ke Jenewa untuk berpartisipasi dalam sesi pelatihan HAM. Setelah Cao menderita sakit parah dalam tahanan dan meninggal dunia, delegasi RRC di Jenewa pada Maret 2014 mengambil langkah luar biasa untuk menantang dan memblokir putusan Ketua Komite HAM untuk mengheningkan cipta yang dimintakan oleh perwakilan sejumlah lembaga swadaya masyarakat.

"China dijadwalkan untuk mengikuti Tinjauan Periodek Universal (Universal Periodic Review) berikut pada tahun 2018, namun kematian Cao Shunli telah mengirim pesan abadi dan mengerikan kepada para aktivis Cina: risiko ditanggung sendiri," kata Roth.

Para pejabat senior PBB, termasuk Sekretaris Jenderal Antonio Guterres dan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Zeid Ra'ad Al Hussein, secara rutin menegaskan komitmen dan kepercayaan PBB terhadap masyarakat sipil independen untuk mendapatkan informasi dan analisis. Terkadang, pejabat PBB mundur menghadapi tekanan warga China yang tidak pantas, atau mengabaikan upaya warga China untuk mempengaruhi pekerjaan mereka.

Namun, dalam situasi berbeda, seperti saat mempertahankan akses ke PBB atas kritik terhadap pemerintah China, termasuk Dalai Lama, pemimpin spiritual Tibet yang diasingkan, dan Dolkun Isa, seorang aktivis etnis Uighur yang terkenal, para pejabat PBB telah menyerah pada tekanan pihak China, mungkin untuk menghindari konfrontasi dengan negara itu.

Persetujuan semacam itu kadang melunakkan PBB dalam hal kekhawatiran soal catatan bidang HAM di China, kata Human Rights Watch hari ini. Pada Januari 2017, ketika Presiden RRC Xi Jinping mengunjungi Jenewa untuk menyampaikan pidato di Palais des Nations PBB, pejabat PBB melakukan langkah-langkah yang amat tidak biasa untuk mengirim pulang sekitar 3.000 staf lebih awal dan melarang lembaga non-pemerintah agar tidak menghadiri pidato tersebut.

“Sistem PBB menawarkan satu dari sedikit saluran yang tersisa bagi para aktivis dari China untuk membagi pandangan mereka dan mendesak perbaikan catatan HAM Beijing yang bukan main,” kata Roth. “Kecuali PBB dan pemerintah yang bersangkutan menghentikan upaya China untuk memanipulasi atau melemahkan mekanisme HAM PBB, maka kredibilitas PBB, dan kemampuannya untuk membela HAM di China dan seluruh dunia, terancam.”

 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country