Sebuah organisasi di Indonesia yang mewakili para korban pembunuhan massal 1965-66 telah menandai 16 situs terduga kuburan massal di Jawa Tengah yang mungkin menampung jenazah hingga lima ribu korban.
Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65), sebuah lembaga advokasi nonpemerintah yang telah menemukan 122 situs terduga kuburan massal lainnya, pada Rabu lalu menyerahkan koordinat situs-situs di sekitar kota Purwodadi, Jawa Tengah, kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan meminta dimulainya penyelidikan.
Pada 1965-66, militer Indonesia, berbagai kelompok paramiliter, dan milisi-milisi muslim diizinkan membantai "kaum komunis." Dalam beberapa bulan, sekurangnya 500 ribu –boleh jadi sampai sejuta–manusia terbantai. Para korban termasuk anggota Partai Komunis Indonesia, warga keturunan Tionghoa, para anggota serikat-serikat buruh, guru, aktivis, dan seniman. Pada bulan lalu pemerintah Amerika Serikat menerbitkan dokumen yang telah dideklasifikasi tentang pembunuhan massal tersebut, membuktikan bahwa para staf diplomatik Amerika Serikat sepenuhnya mengetahui skala dan kebiadaban pembunuhan tersebut.
Pada April 2016, Presiden Joko Widodo memerintahkan para bawahannya mencatat lokasi situs-situs terduga kuburan massal. Sebulan kemudian pemerintah Indonesia mengumumkan akan membentuk tim buat menyelidiki 122 terduga kuburan massal korban 1965-66 yang dikumpulkan lembaga-lembaga advokasi korban. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum berhasil bertindak.
Sementara upaya akuntabilitas resmi tertunda, ada peningkatan usaha dari militer Indonesia, kelompok-kelompok paramiliter, dan para milisi Islamis untuk menebar paranoia "antikomunis" sebagai tanggapan atas tuntutan akuntabilitas pembunuhan massal tersebut. Sejumlah unsur dari kelompok-kelompok itu menggelar unjuk rasa "antikomunis" penuh kekerasan di Jakarta pada September silam dan militer Indonesia meluncurkan propaganda guna memperkuat narasi resmi bahwa pembunuhan itu adalah tindakan yang tepat dalam menghadapi usaha kup kalangan komunis.
Presiden Joko Widodo dapat menangkal taktik intimidasi tersebut dan mendukung usaha-usaha menuju akuntabilitas kejahatan terhadap pembunuhan itu. Ia dapat melakukan itu dengan memerintahkan penggalian hati-hati di situs-situs terduga kuburan masal oleh para pakar forensik, yang mempunyai kemampuan dan pengalaman memadai untuk memastikan bahwa penggalian itu dapat menyelamatkan bukti-bukti krusial serta memungkinkan identifikasi jenazah. Dengan memulai proses identifikasi para korban pembantaian 1965-66, Joko Widodo dapat mengambil langkah pertama yang bermakna buat menangani warisan beracun pembunuhan massal itu.
