Kantor Gubernur Istanbul telah melarang Pride March sejak 2015, dengan alasan masalah keamanan dan kebutuhan untuk menegakkan ketertiban umum. Kantor ini juga telah memakai alasan hukum untuk menyatakan bahwa beberapa lokasi tidak cocok untuk menjadi tempat pertemuan publik. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa orang mencoba untuk berkumpul meski ada larangan, dan polisi meresponnya dengan keras, menggunakan kekuatan berlebihan untuk menangkap dan membubarkan para peserta.
Kelompok-kelompok ultra-kanan dan ultra-nasionalis juga telah berusaha untuk menghentikan orang-orang LGBTI untuk berpawai, dengan mengutip moralitas dan nilai-nilai publik. Pihak berwenang telah menggunakan ancaman-anacaman ini sebagai pembenaran lebih lanjut untuk melarang pawai.
Pelarangan kegiatan dan acara LGBTI menjadi rutin dan meluas di Turki. Larangan terhadap Pride March Istanbul dan Trans Pride March telah diikuti oleh larangan Gubernur Ankara pada November 2017 terhadap semua acara terkait LGBTI di kota itu dan pembatalan acara LGBTI di beberapa kota lain di Turki.
Aktivis LGBTI dan HAM telah mengajukan beberapa tuntutan pidana terhadap larangan pemerintah dan berbagai kelompok yang mengancam ini. Pembatasan pada kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat untuk orang LGBTI di Turki tidak hanya melanggar hak asasi manusia yang mendasar, tetapi membuat Turki melanggar kewajiban internasionalnya.
Sebagai anggota Dewan Eropa, Turki seharusnya mematuhi standar Dewan untuk memerangi diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas gender. Rekomendasi tahun 2010 menetapkan bahwa negara-negara anggota seyogianya memastikan setiap orang dapat menikmati kebebasan mereka untuk berkumpul secara damai tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Rekomendasi itu juga menyebutkan pemerintah seharusnya tidak menyalahgunakan ketentuan hukum dan administrasi untuk memaksakan pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai dengan alasan kesehatan masyarakat, moralitas publik, dan ketertiban umum.
Kantor Gubernur Istanbul seharusnya mencabut larangan sewenang-wenang itu dan membolehkan Pride March berlangsung tahun ini. Turki berkewajiban untuk memastikan orang-orang LGBTI dapat sepenuhnya menikmati hak mereka atas kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul tanpa diskriminasi. Penegak hukum yang ditugaskan untuk menegakkan ketertiban umum seharusnya ingat bahwa mereka ada di sana untuk melindungi mereka yang berpartisipasi dalam pawai.
