(Beirut) – Pemerintah Turki seyogianya memperdalam penyelidikan tentang keberadaan jurnalis asal Saudi yang kabarnya belum terdengar sejak ia mengunjungi konsulat Arab Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018, menurut Human Rights Watch hari ini.
Pemerintah Arab Saudi menyangkal bahwa jurnalis tersebut, Jamal Khashoggi, sedang ditahan di dalam gedung konsulat, tetapi pihak berwenang Turki menyatakan bahwa tak ada bukti yang menunjukkan bahwa Khashoggi telah meninggalkan gedung. Jika Arab Saudi menahan Khashoggi tanpa mengakuinya, tindakan ini dapat digolongkan sebagai penghilangan paksa, menurut Human Rights Watch.
“Jika pemerintah Arab Saudi diam-diam menahan Khashoggi, ini merupakan eskalasi dari pemerintahan represif Putera Mahkota Muhammad bin Salman terhadap para pengkritik dan lawan politiknya,” tegas Sarah Leah Whitson, direktur kawasan Timur Tengah di Human Rights Watch. “Beban pembuktian ada pada Arab Saudi untuk membuktikan klaimnya bahwa Khashoggi telah meninggalkan gedung konsulat seorang diri, dan bahwa aparat Saudi tidak menahannya.”
Khashoggi adalah seorang jurnalis Saudi terkemuka yang bekerja dengan sejumlah media berbahasa Arab dan Inggris di Arab Saudi. Ia juga sempat dua kali menjabat sebagai pemimpin redaksi harian al-Watan di Saudi, milik seorang anggota keluarga kerajaan. Pada September 2017, surat kabar al-Hayat, media berbahasa Arab yang berbasis di London yang juga milik salah seorang anggota keluarga kerajaan, menghentikan kolom opini reguler yang ditulisnya. Khashoggi kemudian melarikan diri ke Arab Saudi karena khawatir akan ditangkap. Tak lama setelah kepergiannya, aparat Saudi menangkap puluhan orang dari kalangan oposisi, tokoh intelektual, akademisi, dan ulama.
Sejak akhir 2017, Khashoggi rutin berpartisipasi dalam acara-acara publik di Washington DC dan menulis di kolom The Washington Post yang mengkritik tindakan Arab Saudi yang kian represif terhadap para oposan.
Tunangan Khashoggi, seorang warga negara Turki, memberi tahu media bahwa Khashoggi berkunjung ke konsulat Saudi di Istanbul pada sore hari tanggal 2 Oktober untuk mengambil dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan untuk menikah. Khashoggi menitipkan ponselnya dan berpesan pada tunangannya untuk menghubungi pihak berwajib apabila ia tidak kembali setelah dua jam. Sejak saat itu, tunangannya tidak pernah mendengar kabar lagi dari Khashoggi.
Arab Saudi menyangkal telah menahan Khashoggi pada 3 Oktober, dengan mengeluarkan pernyataan melalui media pemerintah Saudi dan mengklaim bahwa konsulat Saudi “sedang menindaklanjuti pemberitaan di media mengenai hilangnya warga negara Saudi, Jamal Khashoggi, setelah ia meninggalkan gedung konsulat Saudi di Istanbul.”
Tetapi, tunangan Khashoggi memberi tahu Reuters bahwa selama 12 jam ia menantikan Khashoggi di depan gedung konsulat pada 2 Oktober, namun pria itu tak pernah muncul. Merespon klaim Arab Saudi bahwa Khashoggi telah meninggalkan kedutaan, tunangannya memberi tahu Reuters, “Kalau ini benar, di mana dia sekarang? Di mana? Kalau memang ia pulang, saya pulang ke rumah tapi saya tidak menemuinya di sana. Di mana Jamal?”
Pada 3 Oktober, Ibrahim Kalim selaku juru bicara presiden Turki mengatakan dalam sebuah konferensi pers, “informasi yang kami terima saat ini adalah bahwa warga Saudi yang bersangkutan masih berada di dalam gedung konsulat Arab Saudi di Istanbul.” Pihak berwenang Turki telah memanggil duta besar Arab Saudi untuk Turki pada 4 Oktober dan meminta penjelasan tentang hilangnya Khashoggi.
Pemerintah Turki seharusnya mengambil langkah guna mencegah aparat Saudi memulangkan paksa Khashoggi ke Arab Saudi. Jika ia dipulangkan paksa, Khashoggi terancam menghadapi persidangan yang tidak adil dan hukuman penjara yang lama.
Eli Lopez, editor opini internasional The Washington Post, media yang juga sempat memuat kolom reguler yang ditulis Khashoggi, mengatakan pada 3 Oktober bahwa, “Sungguh tidak adil dan tak dapat diterima jika [Khashoggi] ditahan karena pekerjaannya sebagai jurnalis dan komentator.”
Saat Khashoggi masih tinggal di Arab Saudi, pemerintah telah beberapa kali mencoba menghentikan publikasi artikelnya. Pada November 2016, Agen Pers Saudi menyatakan bahwa Khashoggi tidak mewakili sikap pemerintah setelah ia mengkritisi Donald Trumpd dalam sebuah presentasi di Washington, DC pada 10 November.
Aparat Saudi kian memperparah represi terhadap kalangan oposan dan pengkritik pemerintah sejak Mohammad bin Salman menjadi putera mahkota pada Juni 2017.
Pada September 2017, Arab Saudi menangkap puluhan oposan, penulis, dan ulama. Para aktivis menyebarluaskan daftar berisi lebih dari 60 orang yang ditahan, dan aparat Saudi mulai membawa para tahanan ke pengadilan pada September 2018, sebagian besar didakwa berkaitan dengan opini dan ekspresi yang mereka sampaikan secara damai, juga terkait dengan afiliasi politik mereka. Pihak berwenang menuntut hukuman mati untuk sejumlah tahanan, termasuk ulama terkemuka Salman al-Awda, yang menghadapi 37 tuntutan berdasarkan dugaan ikatan yang dimilikinya dengan pemerintah Qatar dan Ikhwanul Muslimin, yang digolongkan oleh Arab Saudi sebagai organisasi teroris.
Pada 4 November, aparat Saudi memulai penangkapan massal terhadap sejumlah pangeran, pejabat dan mantan pejabat pemerintah, serta beberapa pengusaha besar atas tuduhan korupsi. Beberapa di antara mereka ditahan selama berbulan-bulan di sebuah hotel bintang lima di Riyadh, dan dipaksa menyerahkan aset mereka kepada pemerintah.
Pada Mei, Arab Saudi melakukan pengekangan secara membabi buta terhadap para aktivis hak-hak perempuan, dengan menangkap sedikitnya 13 perempuan dengan dalih menjaga keamanan nasional. Sembilan dari mereka masih mendekam dalam tahanan.
Di bawah hukum internasional, negara dianggap telah melanggar pelarangan mutlak terhadap penghilangan paksa ketika aparat negara menahan seseorang dan menyangkal telah melakukan penahanan, atau menolak mengungkap keberadaan orang tersebut.
“Jika benar bahwa warga Arab Saudi seperti Jamal Khashoggi tidak hanya diusir dari negara tetapi juga terancam keselamatannya di luar negeri, sekutu dari negara-negara Barat seharusnya mengutuk tindakan premanisme yang ilegal ini, dan para investor perlu mengetahui bahwa penghormatan terhadap hak-hak asasi dan peraturan hukum di Arab Saudi hanyalah fiksi belaka,” tegas Whitson.
