(San Francisco) – Para petinggi Amerika Serikat dan negara-negara yang bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam kunjungannya ke AS yang akan datang seharusnya mengkonfrontasi Xi perihal penyerangan yang semakin gencar dilakukan oleh pemerintahannya terhadap hak asasi manusia, demikian ungkap Human Rights Watch hari ini. Xi diperkirakan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) di San Francisco pada 14-15 November 2023, dan menggelar pertemuan dengan Presiden AS Joseph Biden serta beberapa pemimpin pemerintahan dan bisnis lainnya.
Sesuai dengan tema KTT APEC tahun ini, “Menciptakan Masa Depan yang Tangguh dan Berkelanjutan untuk Semua,” negara-negara APEC yang berpartisipasi juga seharusnya memprioritaskan tindakan untuk mengatasi perubahan iklim dan keadilan ekonomi, sambil menegaskan kembali norma-norma dan lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional dalam menghadapi penindasan dan ketidakstabilan yang semakin menjadi-jadi di seluruh dunia.
“Pemerintah Tiongkok tidak akan mengubah perilakunya kecuali mereka menghadapi tekanan publik tiada henti mengenai kejahatan mengerikan yang mereka lakukan di Xinjiang dan Tibet, penindasan yang semakin menjadi-jadi di seluruh Tiongkok, dan pelemahan demokrasi di Hong Kong,” kata Elaine Pearson, direktur Asia di Human Rights Watch. “Para kepala pemerintahan yang tergabung dalam APEC perlu mendesak Presiden Xi atas berbagai pelanggaran hak asasi di dalam negerinya maupun upaya Tiongkok untuk melemahkan norma hak asasi manusia global.”
Tiongkok
Lawatan Xi ke APEC adalah yang pertama ke AS sejak tahun 2017. Pemerintahan Biden telah mengatakan sejak tahun 2021 bahwa mempromosikan hak asasi manusia adalah elemen utama dalam kebijakan luar negerinya dan kebijakannya terhadap Tiongkok.
Saat bertemu dengan Xi, para petinggi AS dan beberapa negara lain seharusnya mengambil sikap terbuka yang tegas mengenai masalah hak asasi manusia. Mereka seharusnya menunjukkan ketegasan dalam mengutuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang pemerintah Tiongkok lakukan terhadap warga Uighur dan komunitas Turki lainnya. Para petinggi itu seharusnya memberi isyarat kepada Xi bahwa mereka mendukung penyelidikan dan meminta pertanggungjawaban atas kejahatan berat ini di tingkat internasional, dan mendesak Xi untuk membebaskan ratusan ribu orang yang ditahan secara sewenang-wenang dalam sejumlah penjara di Xinjiang.
Dalam pernyataan publik dan pribadi, para petinggi yang bertemu dengan Xi semestinya juga mengidentifikasi secara khusus para pembela hak asasi manusia yang dipenjara di seluruh Tiongkok. Mereka seyogianya mengutuk pengekangan kebebasan di Hong Kong, yang sudah sangat membahayakan hubungannya dengan pemerintah di negara-negara demokratis, dan menyerukan agar Xi membatalkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang kejam serta membebaskan para pemimpin pro-demokrasi yang ditahan.
Perubahan Iklim
Semua kepala pemerintahan di APEC seharusnya membuat atau menegaskan kembali komitmen mereka untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil dan mengakhiri deforestasi hutan tropis menjelang digelarnya Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP28) tahunan ke-28 mendatang. Sebagai tuan rumah COP, Uni Emirat Arab akan berada di bawah pengawasan ketat untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusianya dengan membebaskan para pembela hak asasi manusia yang dipenjara secara tidak adil dan memastikan partisipasi yang berarti dari suara-suara independen di COP28. Komitmen pemerintah untuk menghormati hak asasi manusia dalam kebijakan iklim mereka akan menjadi isu utama di COP28, dan beberapa negara yang menghadiri APEC, termasuk Tiongkok, Vietnam, dan Indonesia, telah menuntut atau memenjarakan para pembela lingkungan hidup.
“Pemerintah negara-negara anggota APEC perlu menyadari bahwa kebijakan iklim yang kuat tidak dapat diwujudkan tanpa partisipasi masyarakat sipil, termasuk suara-suara yang menyerukan penghapusan bahan bakar fosil,” kata Richard Pearshouse, direktur lingkungan hidup di Human Rights Watch.
Human Rights Watch mengeluarkan dokumen tanya jawab seputar COP28 yang akan dimulai pada 30 November.
Aturan yang menghormati HAM
Para kepala pemerintahan yang menghadiri APEC semestinya juga membuat komitmen yang bermakna guna melindungi dan memajukan hak asasi manusia dan pemerintahan demokratis di kawasan Asia-Pasifik. Kemunduran demokrasi atau penindasan yang semakin parah sedang terjadi di negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan Indonesia.
Banyak pemerintahan negara anggota APEC, termasuk AS selaku tuan rumah KTT tersebut, seharusnya berbuat lebih banyak untuk mengatasi rasisme, supremasi berdasarkan ras atau kasta, xenofobia, kesenjangan ekonomi, dan hambatan-hambatan lain yang telah mengakar terhadap perubahan sistemik. Beberapa negara bagian di AS baru-baru ini memperketat pembatasan terhadap hak memilih, protes damai, dan akses terhadap kesehatan reproduksi, serta menyensor materi pendidikan dan jurnalisme. Pemerintah AS belum mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menghapuskan rasisme sistemik yang menjadi bagian integral dari banyak institusi di negara itu atau mewujudkan reformasi peradilan pidana dan reformasi imigrasi yang adil dan merata.
“Seharusnya para petinggi negara-negara demokratis yang menghadiri APEC secara terbuka menegaskan kembali dukungan mereka terhadap pemerintahan yang menghormati hak asasi manusia,” kata Elaine Pearson. “Mereka seyogianya menegaskan kembali komitmen mereka pada dua tujuan utama yang mendasari sistem demokrasi yang sehat dan tangguh, yaitu hak dan kebebasan warga negara.”
