Pernyataan anti-gay yang dilontarkan pada hari Sabtu oleh seorang pemimpin Hizbullah di Lebanon yang baru-baru ini menyerukan kekerasan anti-gay memicu kepanikan dan teror di kalangan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).
Hassan Nasrallah, pemimpin Hizbullah di Lebanon, menggambarkan hubungan sesama jenis sebagai "penyimpangan seksual," dan memperingatkan bahwa keberadaan orang gay adalah "ancaman bagi masyarakat."
Beberapa hari sebelumnya, pada 22 Juli, Nasrallah secara gamblang menghasut orang untuk melakukan kekerasan terhadap kalangan gay dan lesbian. Dia menyerukan agar mereka dibunuh, mendesak masyarakat agar menggunakan istilah yang menghina untuk menggambarkan kalangan gay dan agar "secara kolektif menghadapi fenomena ini [homoseksualitas], dengan melakukan segala macam cara, tanpa ada batasan apapun."
Kalangan LGBT, yang sudah menghadapi risiko yang semakin tinggi di Lebanon, telah melaporkan pelecehan daring dan ancaman pembunuhan setelah pidatonya pada 22 Juli.
Seorang pria gay yang tinggal di pinggiran selatan Beirut mengatakan kepada saya bahwa, setelah pernyataan Nasrallah, ia menerima ancaman terhadap Grindr (aplikasi jejaring sosial untuk kelompok gay, biseksual, trans, dan queer), yang mengatakan: "Kami akan menemukan dan mengekspos kalian satu per satu. Kami memiliki kumpulan foto, obrolan, dan nomor kalian, “faggot (makian untuk pria gay).” Kami telah memantau platform ini dan semua data sudah siap. Saatnya sudah tiba."
Jack Harrison-Quintana, direktur Grindr for Equality, lembaga advokasi aplikasi kencan itu, mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa Grindr telah mengambil tindakan segera untuk melindungi pengguna di Lebanon dari ancaman semacam itu.
Dalam laporan tahun 2023 Human Rights Watch melaporkan konsekuensi luring yang luas dari pengincaran daring terhadap kelompok LGBT, termasuk pemerasan dan pengucilan, kekerasan dalam keluarga, serta penangkapan sewenang-wenang oleh Pasukan Keamanan Dalam Negeri Lebanon.
Pemerintah Lebanon secara efektif melarang acara-acara pro-LGBT, karena adanya instruksi melanggar hukum yang diberlakukan pada Juni 2022 oleh Menteri Dalam Negeri Bassam al-Mawlawi. Pada bulan November, menyusul perintah pengadilan untuk menangguhkan instruksi tersebut, al-Mawlawi mengeluarkan instruksi kedua yang melarang "konferensi, kegiatan, atau demonstrasi yang terkait dengan atau membahas homoseksualitas." Sejak 2017, pasukan keamanan Lebanon secara teratur mengganggu acara hak asasi manusia yang berkaitan dengan gender dan seksualitas.
Kegagalan pemerintah Lebanon untuk mereformasi undang-undang dan kebijakan yang mendiskriminasi kelompok LGBT, serta kegagalan aparat keamanan untuk melindungi kelompok LGBT dari kekerasan turut berperan dalam memicu kekerasan terhadap kelompok LGBT dan meredam aktivisme seputar hak-hak LGBT.
Namun, aktivisme, termasuk seputar hak-hak orang LGBT, akan terus berlanjut di Lebanon. Pemerintah dan aktor-aktor nonpemerintah seharusnya menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan berkumpul bagi kelompok LGBT dan para pembela hak asasi manusia, dan tidak berusaha untuk merusak hak asasi manusia fundamental mereka.
